Bupati Luwu Timur, Irwan Bahri Syam, bersama Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte, menandatangani persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Luwu Timur. Senin 13 / 07 / 2026
Rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang DPRD Luwu Timur tersebut menjadi momentum penting dalam rangka memenuhi amanat peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Dalam sambutannya, Bupati Irwan menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah memiliki dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah serta menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
“Pengelolaan keuangan yang baik menjadi kunci terciptanya pemerintahan yang sehat, sehingga setiap program yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” ujar Bupati Irwan.
Ia juga menyampaikan bahwa sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang selama ini terjalin telah memberikan hasil positif, salah satunya dengan kembali diraihnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk ke-14 kalinya atas pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2025.
“Prestasi ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dengan kerja keras dan tanggung jawab bersama,” tambahnya.
Lebih lanjut, Bupati memaparkan struktur Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, meliputi:
* Pendapatan daerah: Rp1.940.177.879.029,73.
* Belanja dan transfer: Rp1.903.722.715.773,05.
* Penerimaan pembiayaan: Rp20.959.994.713,34.
* Pengeluaran pembiayaan: Rp35.774.000.000,00.
* SILPA tercatat sebesar Rp21.641.157.970,02.
Sementara itu, lanjut Bupati, Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 disusun dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional, kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2025–2029, RKPD Tahun 2027, serta kondisi ekonomi makro dan kemampuan keuangan daerah.
Tema pembangunan yang diusung dalam RKPD Tahun Anggaran 2027 adalah “Akselerasi Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”, yang diarahkan pada penguatan pelayanan publik dan peningkatan ekonomi masyarakat.
Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 tersebut selanjutnya akan dibahas bersama DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. (*)
