PT VALE Akan Tindaklanjuti Sorotan Ambulans RS Primaya Sorowako, Direktur: Kami Akan Perbaiki ke Depannya.

  • Bagikan

Sorotan terhadap dugaan ketergantungan RS Primaya Sorowako pada ambulans milik fasilitas kesehatan pemerintah daerah mendapat tanggapan dari pihak PT Vale dan Direktur RS Primaya Sorowako.

Senior Manager General Affair Medical Services (L2 GFMS) PT Vale, Ricky Prasetyo, menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti persoalan tersebut kepada manajemen rumah sakit.

“Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Kami akan tindaklanjuti ke pihak manajemen RS,” ujar Ricky Prasetyo. Selasa, 20/10/2026

Tanggapan serupa juga disampaikan Direktur RS Primaya Sorowako, dr. Yundri Martiraz. Ia menyatakan komitmen untuk melakukan perbaikan ke depan.

“Kami akan perbaiki ke depannya,” ujar dr. Yundri Martiraz.

Pernyataan kedua pihak tersebut menjadi respons atas sorotan mengenai penggunaan ambulans milik puskesmas untuk merujuk pasien dari RS Primaya Sorowako, baik ke RSUD I Lagaligo Wotu maupun ke Makassar.

Sebelumnya, Amrullah atau yang akrab disapa Ullah Khamaze mempertanyakan kesiapan sarana transportasi medis RS Primaya Sorowako. Ia menilai ketersediaan ambulans perlu menjadi perhatian, terlebih rumah sakit tersebut diketahui menjalin kemitraan dengan PT Vale.

Persoalan ini juga menyangkut penggunaan fasilitas pemerintah daerah yang memiliki kebutuhan operasional, biaya bahan bakar, serta pemeliharaan kendaraan untuk menunjang pelayanan masyarakat.

Karena itu, PT Vale diharapkan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi dengan manajemen RS Primaya Sorowako, termasuk mengevaluasi pemenuhan kewajiban mitra apabila terdapat ketentuan kontrak mengenai penyediaan ambulans.

Baca juga : https://dibaliklayar.com/rs-primaya-sorowako-disorot-diduga-terlalu-bergantung-pada-ambulans-fasilitas-pemda/

Sementara itu, pernyataan Direktur RS Primaya Sorowako mengenai rencana perbaikan ke depan diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan langkah konkret, terutama terkait kesiapan ambulans untuk kebutuhan rujukan pasien.

Publik kini menantikan tindak lanjut dari kedua pihak agar pelayanan rujukan pasien berjalan optimal dan penggunaan fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah dapat berlangsung sesuai kebutuhan serta mekanisme yang berlaku.(*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *