Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Luwu Timur mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan kualitas belanja modal, serta memastikan program pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Sejumlah catatan strategis tersebut disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPRD Luwu Timur, Aripin, S.Ag., saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Luwu Timur, Rabu (21/10/2026).
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Golkar menegaskan dukungan terhadap perbaikan sistem penyusunan APBD agar lebih matang, efektif, transparan, dan akuntabel. Menurut fraksi ini, perencanaan anggaran harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, skala prioritas pembangunan, serta kebutuhan masyarakat.
Optimalisasi PAD Jadi Perhatian
Fraksi Golkar menilai optimalisasi Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu aspek penting dalam memperkuat kapasitas fiskal Kabupaten Luwu Timur. Peningkatan PAD diharapkan dapat memperluas ruang gerak pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Upaya tersebut perlu didukung melalui pengelolaan potensi pendapatan daerah secara maksimal, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, serta perbaikan sistem administrasi dan pengawasan penerimaan daerah.
Di sisi lain, optimalisasi PAD diharapkan tetap mengedepankan prinsip keadilan, kepastian aturan, dan kemudahan pelayanan, sehingga tidak menimbulkan beban yang tidak proporsional bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
Selain pendapatan daerah, kualitas belanja modal juga menjadi perhatian Fraksi Golkar dalam pembahasan Ranperda APBD 2027.
Belanja modal diharapkan tidak hanya berorientasi pada besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga memperhatikan kualitas pelaksanaan pekerjaan, ketepatan sasaran, manfaat jangka panjang, serta dampaknya terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik perlu direncanakan berdasarkan kebutuhan prioritas, disertai pengawasan pelaksanaan agar hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan yang berlaku.
Dengan perencanaan yang tepat, belanja modal diharapkan mampu mendukung pemerataan pembangunan ant wilayah, memperlancar konektivitas, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai fasilitas dan layanan publik.
Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya memastikan program-program yang masuk dalam APBD 2027 benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat dan persoalan yang dihadapi di lapangan.
Penyusunan anggaran, menurut pandangan fraksi, harus memiliki keterkaitan yang jelas antara perencanaan, alokasi belanja, pelaksanaan program, dan hasil yang ingin dicapai.
Karena itu, program pembangunan perlu disusun berdasarkan skala prioritas dan indikator kinerja yang terukur. Evaluasi terhadap pelaksanaannya juga diperlukan untuk memastikan anggaran daerah memberikan manfaat yang optimal.
Fraksi Golkar berharap pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 dapat menjadi ruang bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk menyelaraskan prioritas pembangunan, memperkuat tata kelola keuangan daerah, serta meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.
Melalui berbagai catatan tersebut, Fraksi Golkar mendorong agar APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2027 disusun secara realistis, dikelola secara bertanggung jawab, dan diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.(*)
