Keluhan masyarakat dan pengendara umum terkait panjangnya antrean bahan bakar minyak (BBM), khususnya jenis Pertalite, di SPBU Jalajja menjadi salah satu pembahasan dalam rapat yang digelar di Kantor Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah pihak membahas keluhan warga yang menduga antrean BBM di SPBU Jalajja didominasi oleh oknum pengepul atau pelangsir BBM. Kondisi tersebut dinilai turut menyulitkan masyarakat dan pengendara umum yang hendak mendapatkan BBM untuk kebutuhan sehari-hari.
Pihak SPBU Jalajja turut hadir dalam rapat tersebut. Manager SPBU Jalajja, Rahmat, didampingi Pengawas SPBU Jalajja, Iwan, menyampaikan bahwa pihaknya akan meningkatkan pengawasan serta melakukan pembenahan terkait persoalan yang dikeluhkan masyarakat.
“Ya, banyak yang dibahas, salah satunya itu. Kami akan melakukan pengawasan lebih ekstra dan pembenahan terkait keluhan masyarakat tersebut,” ujar Rahmat saat menghadiri rapat. Senin, 009/2026 siang tadi.
Terkait adanya dugaan sejumlah pengantre merupakan pengepul atau pelangsir BBM, Rahmat mengatakan pihak SPBU tidak masuk dalam ranah tersebut. Menurutnya, yang diketahui pihak SPBU adalah mereka datang dan ikut mengantre sebagaimana pengendara lainnya.
“Soal dugaan mereka pengepul atau bukan, kami tidak masuk ke ranah itu. Yang kami tahu, mereka ikut mengantre seperti pengendara lainnya,” jelasnya.
Sementara itu, Camat Burau, Darlin Rauf, ST menjadi salah satu narasumber dalam pertemuan tersebut. Rapat digelar sebagai bagian dari pembahasan atas keresahan masyarakat terkait pelayanan dan antrean BBM di wilayah Kecamatan Burau.
Masyarakat dan pengendara umum berharap persoalan tersebut tidak hanya berhenti pada teguran, tetapi juga mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum (APH) apabila ditemukan adanya pelanggaran.
Warga meminta agar dugaan praktik penimbunan atau pengepulan BBM untuk kemudian dijual kembali ke wilayah lain dapat ditindak sesuai ketentuan yang berlaku apabila memang terbukti.
Langkah tegas dinilai penting untuk memberikan efek jera sekaligus memastikan distribusi BBM bersubsidi dapat dinikmati masyarakat yang berhak.
Pertemuan tersebut turut dihadiri unsur Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, para kepala desa se-Kecamatan Burau, serta tokoh masyarakat.
Melalui pertemuan ini, diharapkan terdapat langkah konkret dari seluruh pihak terkait untuk mengatasi persoalan antrean BBM dan memastikan pelayanan di SPBU dapat berjalan tertib serta memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan pengendara umum.
Kondisi tersebut dinilai turut menyulitkan masyarakat dan pengendara umum yang hendak mendapatkan BBM untuk kebutuhan sehari-hari.
Warga meminta agar dugaan praktik penimbunan atau pengepulan BBM untuk kemudian diduga dijual kembali ke wilayah lain dapat ditindak sesuai ketentuan yang berlaku apabila memang terbukti.
Langkah tegas dinilai penting untuk memberikan efek jera sekaligus memastikan distribusi BBM bersubsidi dapat dinikmati masyarakat yang berhak.(*)
