Sejumlah kontraktor lokal di Kabupaten Luwu Timur mengeluhkan pola kerja sama dengan perusahaan kontraktor nasional yang dinilai berdampak pada kelancaran usaha, khususnya terkait proses pencairan invoice yang disebut dapat berlangsung hingga berbulan-bulan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena keterlambatan pembayaran invoice dinilai dapat membebani kontraktor lokal yang berada di posisi sebagai mitra kerja, terutama ketika harus terlebih dahulu membiayai kebutuhan operasional, tenaga kerja, material, hingga berbagai kewajiban lainnya.
Keluhan tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai proses pemberian pekerjaan atau tender kepada perusahaan kontraktor nasional. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah kemampuan finansial perusahaan pemenang tender dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pekerjaan selama proses pembayaran belum dilakukan.
Pasalnya, apabila perusahaan nasional yang mendapatkan pekerjaan justru mengalami kendala likuiditas atau keterlambatan pencairan pembayaran, maka muncul kekhawatiran beban pembiayaan pekerjaan tersebut pada akhirnya justru ditanggung oleh perusahaan-perusahaan lokal yang menjadi mitranya.
Menariknya, menurut informasi yang diterima, sejumlah kontraktor nasional yang berada dalam hubungan kerja dengan perusahaan besar juga disebut mengeluhkan persoalan yang sama. Ketika didesak mengenai keterlambatan pembayaran, beberapa di antaranya mengaku bahwa proses pencairan dari PT Vale Indonesia juga dinilai berjalan lambat.
Kondisi ini kemudian menjadi perhatian bagi pelaku usaha lokal karena keterlambatan pembayaran pada satu mata rantai dapat berdampak pada mata rantai lainnya, mulai dari kontraktor nasional, kontraktor lokal, hingga pekerja dan pemasok barang maupun jasa.
Amrullah atau yang akrab disapa Ullah Khamaze, meminta pemerintah hadir untuk membahas persoalan tersebut secara serius.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan persoalan mekanisme pembayaran maupun pola kerja sama antara perusahaan nasional dan mitra lokal berujung pada kerugian bagi pelaku usaha lokal.
“Pemerintah harus hadir membahas persoalan ini agar tidak merugikan perusahaan mitra lokal,” ungkap Amrullah. Selasa, 06/10/2026
Ia menilai perlu ada evaluasi menyeluruh mengenai pola kemitraan yang berjalan, termasuk memastikan perusahaan nasional yang mendapatkan pekerjaan memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk menjalankan kontrak tanpa membebani mitra lokal.
Selain persoalan pembayaran, Amrullah juga menyoroti kewajiban sosial perusahaan nasional yang menjalankan aktivitas usaha di Kabupaten Luwu Timur.
Ia meminta agar perusahaan-perusahaan nasional yang memperoleh pekerjaan dan mendapatkan keuntungan dari aktivitas ekonomi di daerah tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan proyek, tetapi juga memiliki kontribusi nyata terhadap masyarakat dan daerah.
“Juga membahas bentuk CSR perusahaan nasional yang datang di Luwu Timur. Jangan hanya datang mengambil keuntungan lalu pulang,” tegasnya.
Amrullah berharap pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan dapat membuka ruang dialog antara perusahaan nasional, kontraktor lokal, dan pihak pemberi pekerjaan untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.
Menurutnya, keberadaan perusahaan nasional semestinya dapat menciptakan efek ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Luwu Timur, termasuk memperkuat kontraktor dan pelaku usaha lokal, bukan justru menempatkan mereka pada posisi yang harus menanggung beban pembiayaan pekerjaan.
Persoalan ini juga dinilai penting untuk dibahas secara terbuka agar tercipta pola kemitraan yang sehat, transparan dan berkeadilan, sekaligus memberikan kepastian pembayaran bagi seluruh pihak yang terlibat dalam rantai pekerjaan.
Hingga berita ini ditulis, keluhan tersebut masih menjadi sorotan dan diperlukan penjelasan dari pihak terkait, termasuk mengenai mekanisme pembayaran invoice, persyaratan finansial perusahaan peserta tender, serta pola kemitraan antara kontraktor nasional dan perusahaan lokal di wilayah operasional PT Vale Indonesia.(*)
