APBD 2026 Disorot, Fraksi PDI Perjuangan Ingatkan Jangan Ada Penumpukan Belanja di Akhir Tahun.

  • Bagikan

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Luwu Timur menyoroti pelaksanaan dan serapan belanja daerah dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Sorotan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Luwu Timur dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026, Jumat (4/9/2026).

Melalui Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Muhammad Arisal, S.Si., fraksi tersebut menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Fraksi PDI Perjuangan mendorong optimalisasi kinerja pemerintah daerah agar seluruh program pembangunan yang telah direncanakan tidak sekadar tercantum dalam dokumen anggaran, tetapi benar-benar terlaksana dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam pandangan fraksinya, Muhammad Arisal menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang terus berorientasi pada penguatan dan kemandirian fiskal daerah.

Namun, menurut Fraksi PDI Perjuangan, komitmen tersebut perlu diikuti dengan pelaksanaan program yang efektif hingga berakhirnya tahun anggaran.

Salah satu perhatian utama Fraksi PDI Perjuangan adalah serapan belanja daerah.

Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah daerah melakukan percepatan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan. Langkah tersebut dinilai penting agar tidak terjadi penumpukan pelaksanaan maupun belanja pada penghujung tahun anggaran.

Menurut Muhammad Arisal, percepatan program perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan serta kualitas pelaksanaan kegiatan.

Fraksi PDI Perjuangan menginginkan agar anggaran yang telah dialokasikan dapat segera diterjemahkan menjadi program dan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan justru terkonsentrasi pada masa akhir tahun anggaran.

Karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaan program dan realisasi belanja perlu terus diperkuat. Pemerintah daerah juga didorong memastikan setiap perangkat daerah mampu menjalankan program sesuai target dan jadwal yang telah ditetapkan.

Catatan tersebut menjadi bagian dari pandangan Fraksi PDI Perjuangan dalam pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026.

Fraksi PDI Perjuangan berharap proses perubahan APBD tidak hanya menghasilkan penyesuaian angka-angka dalam struktur anggaran, tetapi juga mampu memperkuat kualitas pelaksanaan pembangunan dan memastikan program pemerintah daerah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Luwu Timur.(*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *