Sejumlah pengendara kendaraan roda empat mengeluhkan panjangnya antrean pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi di SPBU Asuli. Keluhan tersebut muncul setelah ditemukan adanya dugaan penggunaan barcode yang tidak sesuai dengan nomor polisi kendaraan yang melakukan pengisian.
Tim Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Luwu Timur yang melakukan monitoring dan pengawasan di lokasi mengaku mengalami kesulitan untuk melakukan klarifikasi kepada pihak pengelola SPBU.
Pasalnya, manajer SPBU Asuli, Arif Topa, disebut sudah beberapa hari tidak berada di tempat.
“Kami juga kesulitan mau bertanya kepada siapa, sementara sudah beberapa hari manajer SPBU tidak pernah ada di tempat.
Kesannya seperti ada pembiaran, karena kami menemukan beberapa dugaan pelanggaran, di antaranya plat nomor kendaraan berbeda dengan barcode yang disodorkan kepada petugas SPBU. Diisi salah, tidak diisi salah sementara mereka mau mencari nafkah juga,” ujar salahsatu pengendara di lokasi, Sabtu (18/7/2026).
Menurut hasil pemantauan di lapangan, petugas menemukan sejumlah kendaraan yang diduga menggunakan barcode yang tidak sesuai dengan identitas kendaraan saat melakukan pengisian solar subsidi. Temuan tersebut dinilai perlu mendapatkan penjelasan dari pihak pengelola SPBU maupun instansi terkait.
” Pemilik SPBU harus mengevaluasi yang dianggap bertanggunjawab sebagai manager disini, karena kesannya pembiaran dan tidak mau tahu. Seharusnya dia ada standby di SPBU jadi kalau ada keluhan kami bisa pertanyakan,”senada pengendara lain.
Di sisi lain, sejumlah warga menilai hasil rapat koordinasi yang sebelumnya melibatkan pihak kepolisian, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag), serta pihak terkait lainnya belum memberikan dampak nyata di lapangan.
“Rapat koordinasi yang dilakukan selama ini hanya sebatas isapan jempol. Faktanya, kondisi di lapangan masih seperti ini dan belum ada perubahan yang berarti,” ungkap salah seorang warga.
Masyarakat berharap pemilik SPBU melakukan evaluasi sebelum keluhan yang lain kembali dikeluhkan masyarakat.
” Evaluasi, kalau perlu ganti dari pada rancuh begini,”singkat warga.
Masyarakat berharap pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum segera melakukan evaluasi serta pengawasan yang lebih ketat terhadap penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(*)
