Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur, Harisah Suharjo, menyatakan dukungan penuhnya terhadap kebijakan strategis yang berpihak pada sektor perkebunan daerah. Pimpinan parlemen tersebut menyambut baik langkah taktis Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang tengah mendorong standarisasi rendemen kelapa sawit.
Harisah Suharjo menegaskan bahwa langkah standarisasi ini sangat krusial, mengingat besaran rendemen akan dijadikan sebagai dasar utama dalam penentuan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani.
Kebijakan ini dinilai sebagai angin segar yang mendesak untuk segera diimplementasikan guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan ekonomi yang lebih adil bagi para petani lokal di Bumi Batara Guru.
“Kami menyambut baik langkah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam mendorong standarisasi rendemen sebagai dasar penentuan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit. Upaya ini penting untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan para petani sawit kita,” ungkap Harisah Suharjo.
Melalui standardisasi yang transparan dan akuntabel, pihak DPRD Luwu Timur berharap tidak ada lagi ketimpangan harga yang merugikan para petani saat menyetor hasil panen mereka ke perusahaan kelapa sawit.
Jajaran legislatif berkomitmen akan terus mengawal proses regulasi dan pelaksanaan standarisasi rendemen ini di lapangan. Sinergi yang kuat antara pemkab dan DPRD diharapkan mampu menciptakan ekosistem industri perkebunan sawit yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan di Kabupaten Luwu Timur.(*)
