Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Luwu Timur, Jumat (11/9/2026).
RDP tersebut membahas aspirasi yang disampaikan MPC Pemuda Pancasila terkait persoalan pemecatan sepihak sejumlah pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beralamat di Lorong II.
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte, S.E., bersama sejumlah anggota DPRD Luwu Timur, di antaranya Muh. Rivaldi, Wahidin Wahid, dan Muhammad Iwan.
Pelaksanaan RDP merupakan tindak lanjut atas penyampaian aspirasi yang sebelumnya disampaikan MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Luwu Timur. Dalam forum tersebut, pihak Pemuda Pancasila menyampaikan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian, khususnya berkaitan dengan ketenagakerjaan di lingkungan SPPG.
Pimpinan dan anggota DPRD Luwu Timur mendengarkan secara langsung penyampaian aspirasi serta pandangan dari pihak-pihak yang hadir dalam RDP. Pembahasan diarahkan untuk memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai persoalan yang terjadi serta mengidentifikasi langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte, bersama anggota DPRD lainnya menegaskan bahwa lembaga legislatif memberikan perhatian terhadap setiap aspirasi masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan yang disampaikan melalui mekanisme resmi.
Menurut DPRD, RDP menjadi salah satu ruang untuk mempertemukan pihak-pihak terkait, mendengarkan keterangan dan pandangan masing-masing, serta mencari titik penyelesaian terhadap persoalan yang disampaikan.
Persoalan ketenagakerjaan di lingkungan SPPG selanjutnya menjadi perhatian DPRD Luwu Timur dalam rangka memastikan proses pengelolaan program berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
DPRD Luwu Timur juga menekankan pentingnya penyelesaian persoalan melalui komunikasi dan mekanisme yang tepat agar setiap pihak memperoleh kepastian serta hak-haknya dapat dipertimbangkan berdasarkan aturan yang berlaku.
Melalui RDP tersebut, DPRD Luwu Timur berharap aspirasi yang disampaikan MPC Pemuda Pancasila dapat menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut bagi pihak-pihak terkait, sekaligus memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program dan persoalan ketenagakerjaan di daerah.(*)
