Komisi III DPRD Luwu Timur memanggil manajemen PT Hualy Nikel Indonesia (HNI) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait progres investasi perusahaan tersebut di wilayah Luwu Timur, Selasa 17 Juni 2025, di Ruang Aspirasi DPRD Luwu Timur.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh Dinas Tenaga Kerja dan Dinas PUPR. Salah satu fokus utama pembahasan adalah perizinan dan rekrutmen tenaga kerja.
Anggota Komisi III dari Fraksi Golkar, Badawi, mempertanyakan legalitas pembangunan fasilitas HNI. Ia menyoroti belum adanya kejelasan terkait izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari Dinas PUPR.
“Kalau perusahaan sebesar HNI tidak serius mengurus izin, ini patut dipertanyakan. Investasi triliunan, tapi izin saja belum jelas. Jangan sampai masyarakat kembali kecewa seperti kasus 2014 soal lahan,” ucap Badawi mengingatkan.
Tak hanya itu, ia meminta pihak PT Vale yang menjadi mitra, turut mengawasi ketat proses pembebasan lahan demi menghindari konflik horizontal.
Ketua Komisi III, Rivaldi (PAN), juga melontarkan peringatan keras. Ia mengingatkan agar investasi tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga membawa dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan warga.
“Kami bukan menolak investasi. Tapi jangan cuma datang mengambil hasil tambang kami, lalu pergi meninggalkan kerusakan dan masalah. Kami ingin ada perubahan besar bagi Luwu Timur,” kata Rivaldi.
Sementara itu, Erik Estrada dari Fraksi PDIP mengingatkan kembali bahwa satu bulan sebelumnya telah dilakukan kunjungan ke kantor PT HNI. Dalam pertemuan itu, pihak HNI sudah diminta untuk berkoordinasi dengan instansi teknis.
“Hari ini saya ingin menegaskan kembali, apakah itu sudah ditindaklanjuti? Kalau belum, ini kedua kalinya kami ingatkan. Dan soal tenaga kerja, kami minta agar perekrutan transparan dan berpihak pada warga lokal,” tegas Erik.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kamal Rasyid, menyampaikan bahwa pemerintah daerah mendorong agar proses investasi dibangun dalam suasana saling percaya.
“Pemerintah berharap tidak ada lagi komunikasi yang terputus. Semua pihak, baik pengusaha maupun masyarakat, harus diajak bicara secara terbuka. Tujuannya agar investasi ini berjalan kondusif dan tidak menimbulkan konflik baru,” ujar Kamal. (up)
