Fraksi Golkar DPRD Luwu Timur, Aripin meminta Pemerintah Daerah memberi perhatian terhadap 208 (dua ratus delapan) orang upah jasa yang tidak lulus mengikuti seleksi CPNS.
Hal ini disampaikan oleh Melalui juru bicara sekaligus ketua fraksi Golkar, Aripin dalam rapat paripurna pendapat akhir fraksi fraksi terhadap ranperda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, jumat 22/08/2025
” Kami dari Fraksi Golkar mendorong Pemerintah Daerah untuk mengakomodir 208 orang upah jasa tersebut menjadi PPPK paruh waktu, sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan daerah” harap Aripin
Desakan Fraksi Golkar menjadi pengingat bahwa tenaga upah jasa memiliki peran penting dalam menjalankan roda pemerintahan. (*)
