Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menegaskan komitmennya untuk terus menyempurnakan pelaksanaan program prioritas dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD, Kamis (17/7/2025), yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Lutim, Malili.
Rapat paripurna ini membahas dua agenda sekaligus, yakni jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, serta penyerahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Sambutan dan jawaban Bupati dibacakan oleh Wakil Bupati Hj Puspawati Husler di hadapan Ketua DPRD Ober Datte, anggota DPRD, Forkopimda, kepala OPD, camat, lurah, kepala desa, dan berbagai elemen masyarakat yang hadir.
Jawaban Terhadap Fraksi NASDEM
Menanggapi Fraksi NasDem yang menyoroti proyek infrastruktur seperti Pasar Tomoni, Rumah Sakit Atue, dan Islamic Center, pemerintah mengakui adanya kendala penyelesaian.
Pasar Tomoni baru mencapai progres 94,47% hingga Maret 2025 dan mengalami kekurangan pembayaran akibat kendala teknis.
Rumah Sakit Atue akan diselesaikan dengan anggaran finishing di 2025 dan pengadaan alat kesehatan pada 2026.
Sementara Islamic Center akan dilanjutkan kembali pada 2026 setelah dilakukan penyempurnaan desain.
Terkait efektivitas penggunaan anggaran, pemerintah sepakat bahwa fokus bukan sekadar pada penyerapan anggaran, tetapi harus menghasilkan output dan dampak nyata.
Jawaban Terhadap Fraksi PDI Perjuangan
Fraksi PDI Perjuangan menyoroti SILPA 2024 yang mencapai Rp20,9 miliar. Pemerintah menjelaskan bahwa dana tersebut bersumber dari sisa kas BLUD, BOS, BOK, dan transfer pusat di akhir tahun.
Silpa ini akan menjadi bahan evaluasi dan perencanaan anggaran ke depan agar tidak terulang.
Soal pendapatan daerah sah yang hanya terealisasi 61,66%, pemda mengakui adanya keterlambatan hibah listrik dan scrap yang baru terselesaikan pada 2025. Pola hibah akan diubah menjadi bentuk barang untuk memudahkan pencatatan kas daerah.
Jawaban Terhadap Fraksi Golkar
Fraksi Golkar menyampaikan apresiasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan dorongan untuk terus meningkatkan kinerja.
Pemerintah menyambut baik apresiasi tersebut sebagai motivasi untuk menjaga opini WTP dan memperbaiki implementasi APBD ke depan.
Jawaban Terhadap Fraksi GPR (Gerakan Persatuan Rakyat)
Fraksi GPR mendorong pemda memaksimalkan pendapatan dan meningkatkan kinerja pegawai serta efektivitas penyusunan RKA.
Pemerintah menyatakan sepakat dan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perencanaan.
Menanggapi masalah banjir di Kecamatan Burau, khususnya di Desa Lauwo, Lagego, dan Burau Pantai, pemerintah berkomitmen menurunkan tim teknis dan berkoordinasi dengan pihak PTPN XIV untuk penanganan dampak lingkungan.
Jawaban Terhadap Fraksi PAN
Fraksi PAN menyoroti kurangnya koordinasi antara pemda dan pemerintah desa terkait program yang masuk ke wilayah mereka.
Pemda berjanji akan memperkuat komunikasi dan menyampaikan informasi melalui forum musrenbang dan rakor pembangunan.
Soal infrastruktur air bersih di Desa Matano dan Maramba, telah dibangun reservoir di Maramba pada 2024, dan akan ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan warga.
Untuk pembukaan jalan tani, kendala utama adalah keterbatasan lahan hibah. Pemda akan terus berupaya membuka akses yang bisa dijangkau secara legal dan sosial.
Terkait distribusi guru SD dan sarana prasarana pendidikan, pemerintah menyatakan akan melakukan inventarisasi ulang dan evaluasi agar terjadi pemerataan serta peningkatan kualitas fasilitas belajar.
Menuju Pembahasan Lanjutan Mengakhiri sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan bahwa semua catatan, masukan, dan kritik dari fraksi akan menjadi bahan evaluasi teknis dalam pembahasan berikutnya.
“Semoga proses ini membawa manfaat besar dalam menyusun arah kebijakan fiskal 2026 yang lebih matang dan berpihak kepada masyarakat,” tutup Puspawati Husler. (*)
