Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan PT Vale Indonesia dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) pada Jumat (18/7/2025) di Ruang Aspirasi DPRD. Rapat ini berfokus pada pembahasan pengadaan listrik gratis bagi masyarakat Dusun Balambano, Kecamatan Wasuponda, Luwu Timur.
Dalam rapat tersebut, Pimpinan Komisi III, I Wayan Suparta, menegaskan pentingnya perlakuan yang adil dari PT Vale terhadap masyarakat Balambano.
“Kami sampaikan ke PT Vale agar tidak melakukan semacam anak tiri. Apa yang dituntut masyarakat sangat realistis, karena ada satu desa di wilayah lain yang sudah digratiskan listriknya,” ujar Wayan.
Anggota Komisi III, Andi Hikmad, menambahkan bahwa RDP ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat Balambano yang menuntut listrik gratis.
“Kami menindaklanjuti aspirasi masyarakat Balambano yang menuntut listrik gratis. Ada informasi bahwa masyarakat di Sorowako mendapatkan kompensasi listrik,” jelas Andi Hikmad.
Masyarakat Balambano sendiri menuntut agar PT Vale lebih cermat dalam memperhatikan kebutuhan mereka. Tuntutan ini mengemuka karena adanya dugaan diskriminasi.
“Kenapa Sorowako gratis sementara Balambano tidak? Ini terkesan diskriminatif,” ujar Wakil Ketua Komisi III.
Beliau juga mengusulkan alternatif, jika listrik gratis tidak memungkinkan, PT Vale bisa memberikan kontribusi lain seperti mempekerjakan masyarakat setempat sebagai bentuk terima kasih atas keberadaan perusahaan di wilayah tersebut.
Wakil Ketua Komisi III khawatir, jika program listrik gratis diperluas tanpa pertimbangan matang, justru bisa menimbulkan potensi konflik baru.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan PLN, Paris, menjelaskan bahwa di daerah Sumasang, pasokan listrik memang belum berasal dari PLN, melainkan masih dari PT Vale.
“Kami belum bisa memasang KWh karena masih aset PT Vale. Kami masih membahas proses hibah aset tersebut ke PLN,” terang Paris.
Perwakilan PT Vale dan Dinas Pendapatan juga turut hadir dalam rapat ini, bersama dengan Asisten dan Badan Pendapatan Daerah Luwu Timur. (*)
